Selain itu, WALHI juga mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk turun langsung ke wilayah Mutis guna memastikan penyelesaian konflik berjalan transparan dan berkeadilan.
Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, menegaskan bahwa perlindungan kawasan Mutis tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap masyarakat adat.
Scroll Untuk Lanjutkan Membaca
Advertising!
“Keberlanjutan lingkungan membutuhkan penguatan peran masyarakat adat. Ini bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga syarat utama efektivitas perlindungan ekosistem,” pungkasnya.
