Aliansi juga menilai sangat disayangkan apabila pimpinan daerah lebih fokus membangun opini mengenai tindakan anarkis dibanding membuka ruang dialog secara terbuka dengan masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi.
Mereka menilai Pemerintah Provinsi NTT seharusnya hadir menemui massa aksi, mendengarkan langsung keluhan masyarakat, serta memberikan solusi atas persoalan yang disampaikan.
“Faktanya, sejak aksi pertama pada 4 Mei hingga aksi jilid II pada 7 Mei 2026, pemerintah memilih menghindar dan tidak serius membuka ruang dialog dengan massa aksi dengan berbagai alasan yang tidak substantif,” ujar Suhaimi.
Dalam tuntutannya, massa aksi menyoroti persoalan buruh di NTT yang dinilai masih mengalami ketimpangan kesejahteraan, minim perlindungan kerja, upah yang tidak layak, serta lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kaum pekerja.
Selain isu buruh, massa aksi juga menyoroti kondisi pendidikan di NTT yang dinilai semakin memprihatinkan.
Mereka menyebut masih banyak tenaga guru yang belum mendapatkan hak secara layak, fasilitas pendidikan yang timpang, hingga rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di wilayah terpencil.
Aliansi menilai substansi tuntutan tersebut justru tenggelam akibat narasi mengenai perusakan pagar Kantor Gubernur NTT yang terus diangkat ke ruang publik.
