Perda perlindungan tenaga kerja, misalnya, tidak boleh berhenti pada tahap formalitas, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata seperti kepastian pekerja informal, pengawasan upah, dan perlindungan pekerja migran.
Tantangan Implementasi Kebijakan
Meskipun inisiatif pembentukan peraturan daerah merupakan kerangka peraturan perundang-undangan, namun disisi implementasi menjadi sebuah tantangan utama di daerah ini.
Ketidaktegasan lembaga pengawasan baik koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta lemahnya penegakan sanksi hukum menjadi faktor yang sering menghambat efektivitas kebijakan.
Selain itu minimnya organisasi/serikat pekerja juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak buruh yang belum memahami hak-hak dasar mereka, sehingga posisi tawar dalam relasi kerja dalam hubungan industrial menjadi sangat lemah.
Peringatan Hari Buruh Internasional di NTT seharusnya menjadi titik refleksi bersama bahwa keadilan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Negara, melalui pemerintah pusat dan daerah, dituntut untuk tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam implementasi nyata di lapangan.
Peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja harus menjadi instrumen yang hidup, bukan sekadar dokumen hukum.
