Karena pengadu ini lebih fokus membuktikan bahwa ada uang koordinasi dan dia lupa membuktikan bahwa berat pasti sebenarnya jasa kami,” ujarnya.
Ia menilai pengadu gagal membuktikan klaim mengenai uang koordinasi, sementara hubungan jasa hukum antara klien dan advokat justru menjadi dasar pertimbangan majelis.
“Kalau begitu, kalau dia bilang semuanya itu adalah sementara, faktanya bahwa ini ada hubungan pemberi dan penerima kuasa sehingga ada jasa atau honorarium yang mesti diterima.
Itu yang disuruh dipertimbangkan dengan baik oleh majelis dan lebih daripada itu, saya kira itu benar,” katanya.
Putusan DPD KAI NTT ini menutup babak persidangan etik yang sempat menarik perhatian publik di Kupang. Bagi pihak Bildad Thonak, putusan tersebut menjadi pemulihan nama baik setelah menghadapi tuduhan yang menyangkut integritas profesi advokat.
Sementara itu, bagi kalangan advokat, putusan ini dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat profesi.
Amos Lafu menegaskan, kemenangan ini bukan hanya milik Bildad, melainkan seluruh advokat yang menjalankan profesinya secara profesional dan sesuai kode etik.
Kronologi Persoalan
Pemeriksaan kode etik terhadap Bildad Thonak telah dilakukan sejak 31 Juli 2026. Izhak sebelumnya menuduh Bildad melakukan pelanggaran kode etik advokat, termasuk dugaan tindakan tidak jujur, tidak bertanggung jawab, serta mengesampingkan *officium nobile*, yakni kewajiban moral dan kehormatan profesi advokat.
