Di sisi lain, ketidakpastian hukum, birokrasi yang rumit, dan ketidakstabilan kebijakan dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal.
Ia mengacu pada pemikiran Douglass North mengenai pentingnya kepastian kelembagaan dalam membangun kepercayaan dan menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menjamin kepastian hukum, menyederhanakan perizinan, dan menjaga konsistensi kebijakan pembangunan.
Delapan Agenda Strategis Percepatan Ekonomi
Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Alfred menawarkan delapan agenda strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pertama, reformasi birokrasi. Pemerintah perlu memangkas prosedur yang tidak efektif, memperkuat integritas aparatur, menerapkan sistem merit, dan memperluas pelayanan berbasis digital.
Birokrasi harus mengutamakan fungsi dan kualitas pelayanan, bukan sekadar struktur organisasi. Dengan demikian, proses administrasi dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan transparan.
Kedua, diversifikasi ekonomi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sumber pertumbuhan baru.
