Sementara di sektor kesehatan, persoalan stunting, keterbatasan tenaga kesehatan, serta fasilitas layanan kesehatan di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar.
Pada sektor pendidikan, Fraksi menyoroti masih adanya sekolah dengan sarana yang kurang memadai, kekurangan tenaga pendidik, serta kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah.
Fraksi juga mengingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menghasilkan kemandirian ekonomi yang nyata, bukan sekadar program pelatihan dan bantuan simbolis.
Dari sisi keuangan daerah, Fraksi memberikan perhatian serius terhadap realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang hanya mencapai 89,56 persen dari target yang telah ditetapkan. Bahkan, terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp277,743 miliar atau 5,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp151,694 miliar.
Fraksi menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa upaya pemerintah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah belum berjalan maksimal.
“PAD merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah. Karena itu perlu evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola pendapatan,” kata Rusding.
