Selain pendapatan, Fraksi juga menyoroti realisasi belanja daerah yang hanya mencapai Rp4,298 triliun atau 82,86 persen dari target. Angka tersebut menurun sebesar Rp436,113 miliar dibandingkan realisasi tahun 2024.
Menurut Fraksi, rendahnya serapan anggaran menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program di sejumlah perangkat daerah.
Fraksi juga mencermati meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp362,829 miliar atau naik Rp99,184 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan SILPA tersebut dinilai sebagai indikasi belum optimalnya pelaksanaan program dan penyerapan anggaran yang seharusnya dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi turut menyoroti penurunan total aset Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp138,137 miliar atau 1,12 persen, dari Rp12,301 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp12,163 triliun pada tahun 2025.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan secara transparan penyebab penurunan tersebut, apakah disebabkan oleh penghapusan aset, penurunan nilai aset, atau kelemahan dalam pencatatan dan pengelolaan aset daerah.
