“Masyarakat harus bertanggung jawab menjaga lingkungan. Perambahan hutan di daerah berpotensi bencana tidak boleh dilakukan,” tegasnya.
Peringatkan Korporasi dan Proyek yang Berisiko
Dalam pernyataannya, Kristo turut menyoroti aktivitas investasi dan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Ia meminta pemerintah tegas terhadap korporasi yang mengabaikan kajian ekologis maupun analisis dampak lingkungan.
Scroll Untuk Lanjutkan Membaca
Advertising!
“Kita mendukung investasi, tetapi kajian ekologis harus dipastikan sejak awal. Jangan sampai proyek pembangunan justru memicu bencana dan merugikan masyarakat banyak,” katanya.
Ia menegaskan, bila ada perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan bencana dan terbukti mengancam ekosistem, maka pemerintah harus menghentikan aktivitas tersebut sebelum kerusakannya meluas.
