Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan manajemen kebencanaan (disaster management) yang komprehensif, mulai dari mitigasi, kesiapan tim di lapangan, peralatan tanggap darurat, hingga rencana pemulihan pascabencana.
DPRD NTT Siap Dukung Anggaran
Terkait anggaran, Kristo memastikan DPRD NTT siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, terutama pada penyediaan Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun alokasi lain untuk kesiapsiagaan.
“Pada prinsipnya, DPRD mendukung penuh kebutuhan anggaran pemerintah untuk mengantisipasi bencana yang hampir setiap tahun terjadi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, anggaran harus direncanakan secara matang,” jelasnya.
Dinas Teknis Diminta Proaktif
Ia juga mengingatkan dinas teknis yang membidangi kebencanaan, terutama BPBD, untuk tidak sekadar menunggu instruksi gubernur, melainkan aktif melakukan pemetaan dan edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan.
“Mitigasi dan persiapan logistik, material, serta manajemen kebencanaan harus dilakukan sejak dini. Yang paling penting adalah mempersiapkan masyarakat lokal agar selalu waspada dan tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi,” tambahnya.
Masyarakat Diminta Tidak Merambah Kawasan Rawan
Kristo pun mengimbau masyarakat agar menjaga lingkungan, terutama tidak merambah hutan atau membuka lahan di wilayah dengan kemiringan yang berpotensi longsor.
