“Aturan ini untuk rakyat, bukan untuk pribadi. DPRD harus berkata dan bertindak sesuai aturan,” ujarnya.
BK DPRD NTT juga akan melibatkan tim pakar untuk merancang sistem penilaian yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Reward dan Sanksi Akan Diumumkan ke Publik
Dalam mekanisme yang sedang disusun, BK DPRD NTT akan menerapkan sistem reward dan punishment bagi anggota DPRD berdasarkan tingkat kehadiran, keaktifan, dan kepatuhan terhadap tata tertib.
Nelson menjelaskan, anggota DPRD yang menunjukkan kinerja terbaik akan mendapatkan reward, sementara yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
“Nanti akan ada penilaian. Reward bisa diberikan kepada peringkat 1, 2, 3, hingga harapan 1, 2, 3. Begitu juga dengan sanksi” jelasnya.
Penilaian tersebut, kata Nelson, akan menjadi bagian dari transparansi DPRD agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana wakil rakyatnya bekerja.
Alasan “Ada di Dapil” Dinilai Tidak Relevan di Luar Jadwal
Nelson secara tegas menepis alasan sebagian anggota DPRD yang kerap tidak hadir dengan dalih berada di dapil.
Menurutnya, jadwal kegiatan dapil sudah diatur secara resmi dan tidak boleh bertabrakan dengan agenda sidang atau rapat DPRD.
