Opini : Pembangunan Infrastruktur di NTT di Tengah Krisis Fiskal: Antara Kebutuhan Dasar dan Keterbatasan Anggaran
Oleh : Marselinus Anggur Ngganggus, Anggota DPRD Provinsi NTT, Komisi IV Fraksi PKB
KUPANG | BuletinNTT.com – Nusa Tenggara Timur menghadapi paradoks pembangunan yang khas. Di satu sisi, indikator ketertinggalan infrastruktur masih tinggi: indeks konektivitas jalan, akses air bersih, dan elektrifikasi belum merata.
Di sisi lain, APBN dan APBD tengah berada dalam tekanan fiskal akibat penerimaan yang fluktuatif, beban utang, dan kebutuhan belanja wajib yang meningkat.
Pertanyaan kebijakan yang muncul bukan lagi apakah infrastruktur perlu dibangun, melainkan bagaimana membangun dengan keterbatasan fiskal tanpa memperlebar kesenjangan wilayah.
Tulisan ini berargumen bahwa di NTT, infrastruktur harus diposisikan sebagai investasi produktif, bukan belanja konsumtif, dan harus dijalankan dengan strategi prioritas, efisiensi, dan pembiayaan alternatif.
Konteks Fiskal dan Kondisi Infrastruktur NTT
Krisis fiskal nasional berdampak langsung pada transfer ke daerah. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang menjadi sumber utama pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota di NTT mengalami rasionalisasi.
