5. Jangan Bebani Rakyat Demi Kepentingan Elit
Lebih jauh, fraksi menilai bahwa proyek ini lebih mencerminkan kepentingan segelintir kelompok elite atau oligarki lokal, bukan kepentingan mayoritas warga TTU. Dengan kata lain, ada potensi penyalahgunaan prioritas dalam perencanaan pembangunan.
“Kami tidak akan kompromi pada kebijakan yang berpotensi membuat rakyat menderita demi proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang,” pungkasnya.
Dukung Pembangunan yang Tepat Sasaran
Fraksi Indonesia Maju menegaskan bahwa penolakan mereka tidak berarti anti-pembangunan. Mereka tetap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah selama itu berbasis kebutuhan nyata, perencanaan yang matang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial serta fiskal.
Akuntabilitas Harus Diutamakan
Dengan menyuarakan penolakan yang tegas dan argumentatif, Fraksi Indonesia Maju menempatkan diri sebagai pengawal akuntabilitas publik.
Dalam konteks ini, rencana pinjaman Rp120 miliar bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi soal pilihan moral dalam mengelola uang rakyat, tutup Robert Salu.
