Pemikir seperti Mubyarto sudah lama mengingatkan tentang pentingnya ekonomi Pancasila—sebuah sistem yang menempatkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan kapital semata.
Namun ironisnya, ketika berbicara tentang akuntansi—bahasa resmi ekonomi—kita justru sepenuhnya tunduk pada arsitektur kapitalisme global.
“Dosen STIE Oemathonis/Ketua Pengawas KSP Kopdit Solidaritas Sta. Maria Assumpta Kupang”
Koperasi dipaksa berbicara dengan bahasa korporasi. UMKM didorong mengadopsi standar yang lahir dari logika pasar modal internasional.
Orientasi laporan tetap sama: laba, efisiensi, pengembalian modal. Dimensi gotong royong, kontribusi sosial, dan distribusi kesejahteraan nyaris tak punya ruang terhormat dalam struktur utama pelaporan.
Kita seperti bangsa yang memiliki ideologi sendiri, tetapi menggunakan instrumen ideologi orang lain untuk mengelola ekonominya.
Maka gagasan akuntansi berbasis Pancasila bukan romantisme nasionalisme. Ia adalah tuntutan konsistensi filosofis.
Jika Pancasila sungguh menjadi dasar negara, maka seluruh sistem kelembagaan—termasuk akuntansi—harus merefleksikan nilai tersebut.
Apa artinya secara konkret?
Pertama, akuntansi harus bergeser dari sekadar akuntabilitas kepada investor menuju akuntabilitas kepada publik.
