Bahkan, tidak jarang THR disertai bonus kinerja yang membuat total penerimaan karyawan jauh lebih besar.
Meski demikian, besaran THR di sektor swasta sangat bergantung pada:
Kondisi keuangan perusahaan
Kebijakan manajemen
Perjanjian kerja atau kontrak karyawan
Cerminan Struktur Penghasilan
Fenomena perbedaan besaran THR ini mencerminkan struktur penghasilan di masing-masing sektor.
ASN, khususnya di instansi seperti DJP, memiliki sistem tunjangan yang terstruktur dan relatif stabil, sehingga menghasilkan THR besar secara konsisten.
Sementara itu, sektor swasta lebih fleksibel dan kompetitif, memungkinkan adanya THR yang sangat besar, namun tidak merata.
Secara keseluruhan, ASN di instansi dengan tunjangan kinerja tinggi—terutama Direktorat Jenderal Pajak—masih menjadi kelompok yang secara konsisten menerima THR terbesar dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Namun di sisi lain, sektor swasta tetap memiliki potensi memberikan THR dengan nominal lebih tinggi dalam kondisi tertentu, khususnya bagi karyawan di level manajerial hingga eksekutif.
Perbedaan ini menegaskan bahwa besaran THR tidak hanya ditentukan oleh status pekerjaan, tetapi juga oleh jabatan, struktur tunjangan, serta kebijakan institusi tempat seseorang bekerja.
