Proses pembahasan dan penetapan anggaran tersebut telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan rule of law. Kristo berharap penjelasan ini dapat menghindari distorsi informasi yang cenderung bias di kalangan publik.
Ketua Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Kristo Loko: Alokasi Anggaran Retret Sudah dibahas DPRD dan Pemprov NTT
