David juga menyoroti persoalan klasik yang kerap terjadi di lapangan, yakni minimnya dukungan biaya operasional.
Ia menyebut, banyak tenaga PPPK sebenarnya siap bekerja maksimal, namun tidak didukung anggaran yang memadai untuk menunjang tugas-tugas mereka.
“Banyak PPPK yang siap bekerja, tetapi karena tidak ada biaya operasional yang mendukung kinerjanya, lalu apa yang mau dilakukan setelah masuk kantor?
“Terkadang kita paksa pegawai untuk kerja, tetapi tidak kasih biaya operasional. Bagaimana kita mau tuntut hasil?” kritiknya.
Karena itu, ia mendorong evaluasi ulang terhadap sistem pengalokasian anggaran berbasis kinerja di lingkungan Pemprov NTT.
Menurutnya, tanggung jawab harus sejalan dengan dukungan anggaran yang memadai, terutama dalam upaya mendorong pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan target-target kinerja lainnya.
“Berikan tanggung jawab dan dukungan anggaran yang menunjang target pencapaian PAD. Nilai kinerjanya secara objektif. Kalau memang tidak kerja dan malas, baru diberhentikan,” tandasnya.
David berharap, setiap kebijakan yang diambil tetap mengedepankan asas keadilan, profesionalisme, serta keberpihakan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di NTT.
