Menurutnya, pemerintah daerah membuka ruang diskusi dan komunikasi dengan para pelaku pariwisata guna mencari solusi terbaik terkait kebijakan daya dukung kawasan di Taman Nasional Komodo.
“Kami mengapresiasi jawaban Gubernur yang membuka peluang untuk berdiskusi dengan para pelaku pariwisata agar kebijakan ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pengelolaan pariwisata tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata daerah.
Menurut Rusding, terdapat sekitar 10.000 pelaku usaha pariwisata di kawasan tersebut yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas wisata, mulai dari pemandu wisata, operator kapal, hingga pelaku usaha kuliner dan penginapan.
Karena itu, DPRD NTT berharap pemerintah dapat mencari solusi yang seimbang antara upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata tersebut.
