Karena itu, pembatasan kunjungan yang terlalu kecil dinilai akan berdampak langsung pada tingkat hunian dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Rusding juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Banyak anak-anak NTT yang bekerja dan menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Jika kunjungan dibatasi terlalu ketat, ini tentu bisa memicu masalah sosial, termasuk meningkatnya pengangguran,” katanya.
Meski demikian, Fraksi PAN–PKS menegaskan tetap mendukung upaya konservasi dan pelestarian lingkungan di kawasan Taman Nasional Komodo yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dunia.
Namun, ia menilai kebijakan terkait daya dukung atau carrying capacity kawasan sebaiknya tidak diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pelaku pariwisata dan masyarakat setempat.
“Harus ada ruang dialog dengan pelaku pariwisata sehingga penetapan jumlah kunjungan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan tidak mematikan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Rusding juga menyampaikan apresiasi atas respons yang diberikan oleh Melki Laka Lena selaku Gubernur NTT yang menanggapi berbagai keluhan dari masyarakat pariwisata terkait rencana pembatasan tersebut.
