“Kalau Kabupaten Kupang, saya mendapat informasi dari salah satu guru di SMA Negeri Tilong. Perekrutan siswa justru diambil dari sekolah yang sudah ada,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena dapat menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Ini seolah-olah program tersebut mematikan sekolah yang sudah ada. Kenapa tidak men-support saja sekolah yang sudah ada daripada membangun sekolah baru lagi?” tegasnya.
An Kolin menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk overlapping dalam dunia pendidikan apabila pembangunan sekolah baru tidak didasarkan pada kebutuhan riil di suatu wilayah.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara detail dan menyeluruh terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
“Walaupun sudah diberlakukan di seluruh Indonesia, seharusnya ini dievaluasi secara detail dan menyeluruh,” katanya.
Soroti Rencana Sekolah Rakyat di Flores Timur
Terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Flores Timur, An Kolin menyinggung informasi mengenai persiapan lahan.
Ia mengatakan pembangunan tersebut semestinya didasarkan pada kajian kebutuhan pendidikan serta kondisi sekolah yang telah tersedia di wilayah tersebut.
“Kalau di daerah itu memang tidak ada sekolah lain, Sekolah Rakyat itu bisa kita support,” ujarnya.
