Menurut Kristo, apabila aturan tersebut diterapkan secara kaku maka banyak daerah bisa mengalami kesulitan fiskal bahkan menimbulkan gejolak sosial.
“Karena itu kami bersama pemerintah daerah terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri dan KemenPAN-RB agar ada relaksasi kebijakan bagi daerah yang kapasitas fiskalnya masih lemah,” jelasnya.
Tantangan Besar Menuju Kemandirian Fiskal
Di akhir pemaparannya, Kristo menegaskan bahwa tantangan terbesar NTT ke depan adalah membangun kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat sehingga perlu memperkuat PAD melalui transformasi ekonomi dan pengembangan industri pengolahan.
“Tujuan desentralisasi sebenarnya supaya daerah mandiri, termasuk mandiri secara fiskal. Karena itu ekonomi daerah harus diperkuat agar pendapatan daerah juga meningkat,” tutupnya.
