Ia menjelaskan, kondisi seperti itu bisa membuat pemerintah daerah kesulitan membayar berbagai program pembangunan yang sudah dijalankan.
“Jangan sampai kita bangun jalan, jembatan, rumah sakit dan banyak program lainnya, tetapi ketika harus dibayar ternyata uang daerah tidak ada,” katanya.
Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat
Kristo menilai salah satu penyebab utama terganggunya fiskal daerah saat ini adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menurutnya, selama ini banyak daerah termasuk NTT merasa aman karena dana transfer dari pusat terus meningkat setiap tahun. Namun kondisi berubah ketika pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran.
“Ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi dan pemangkasan anggaran secara besar-besaran, daerah langsung mengalami guncangan fiskal,” ujarnya.
Ia mengatakan, dampak kondisi tersebut mulai terlihat dari rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT.
Kristo mengungkapkan, hingga Maret 2026 realisasi PAD NTT baru berada di kisaran 6,5 persen.
“Ini menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat memang sedang berat,” katanya.
Ekonomi NTT Masih Bertumpu pada Pertanian Subsisten
Dalam pemaparannya, Kristo juga menjelaskan bahwa lemahnya fiskal daerah berkaitan erat dengan struktur ekonomi masyarakat NTT yang masih didominasi sektor primer.
