Ia menjelaskan bahwa kajian tersebut penting dilakukan agar keputusan yang diambil oleh pemerintah nantinya didasarkan pada hasil penelitian ilmiah dan data yang objektif.
“Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk mengambil sikap, apakah aktivitas tambang itu ditutup sementara, ditutup permanen, atau dilanjutkan,” jelasnya.
Antisipasi Konflik Sosial
Paul juga mengingatkan bahwa persoalan tambang tersebut telah memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat sehingga perlu segera ditangani dengan bijak.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah cepat agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kita berharap tim ini segera dibentuk agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Dengan kajian yang komprehensif, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar tim independen yang dibentuk nantinya melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, para pakar, serta unsur masyarakat.
Pemerintah Siap Lakukan Kajian
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT, Rosye Maria Hedwine, mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui mekanisme kajian lintas sektor.
