Alfred mengusulkan prosedur pelayanan manual sementara saat sistem mengalami gangguan, dengan tetap melakukan verifikasi identitas dan pencatatan sesuai aturan.
Ketiga, persoalan kebijakan harga dan subsidi. Perbedaan harga yang cukup besar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi dinilai dapat mendorong peralihan konsumen ke BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut berpotensi mempercepat habisnya stok apabila pengawasan penerima subsidi dan pengendalian pembelian tidak berjalan efektif.
Alfred mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan harga serta memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.
Ia juga mengusulkan mekanisme kuota khusus bagi petani dan nelayan agar kebutuhan BBM untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi secara lebih terukur.
Pembatasan pembelian, menurutnya, perlu diterapkan secara transparan dengan ketentuan yang jelas dan diumumkan kepada masyarakat di setiap SPBU.
Petugas tidak boleh menentukan pembatasan secara sepihak tanpa dasar kebijakan yang jelas.
Alfred menilai, pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan penguatan infrastruktur energi di daerah, termasuk kemungkinan pembangunan fasilitas pengolahan atau pencampuran BBM sesuai kebutuhan dan kelayakan wilayah.
