KUPANG | BuletinNTT.com – Polemik pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngada yang memicu perdebatan di ruang publik dinilai sebagai refleksi tersumbatnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Mantan anggota DPRD NTT sembilan periode, Hugo Rehi Kalembu, mengatakan kegaduhan yang terjadi bukan sekadar persoalan hukum administratif, melainkan lebih pada lemahnya komunikasi personal antara pejabat kunci di dua level pemerintahan.
“Koordinasi dan komunikasi antara Pemprov dan Pemkab tampak tersumbat rapat,” ujar Hugo dalam rilis yang diterima di Kupang, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, para pembantu kepala daerah—terutama Sekda dan para asisten yang membidangi pemerintahan—semestinya mampu membangun komunikasi personal yang baik.
Komunikasi tersebut, kata dia, merupakan prasyarat penting agar komunikasi teknis dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar.
Hugo menilai proses pengangkatan atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda bukan hal baru dalam praktik birokrasi pemerintahan daerah.
Mekanisme tersebut bahkan telah menjadi praktik yang lazim dilakukan dari waktu ke waktu ketika terjadi kekosongan jabatan atau proses administratif yang masih berjalan.
