Situasi ini, menurut Hugo, berpotensi memperuncing konflik dan melahirkan polarisasi baru di tengah masyarakat.
“Nuansa analisis itu justru mempertajam konflik dan menciptakan polarisasi baru,” katanya.
Padahal, lanjutnya, kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang Sekda dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai motor penggerak pemerintahan daerah.
Sekda memiliki peran penting dalam mengoordinasikan birokrasi serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan kepala daerah.
Jika legitimasi jabatan Sekda masih diperdebatkan, maka berbagai kebijakan strategis berpotensi tertunda.
“Semakin lama polemik ini berlarut, semakin terbengkalai pelayanan pemerintahan”.
“Seorang Sekda tentu tidak akan mengambil risiko membuat kebijakan penting jika legitimasi jabatannya belum jelas,” ujarnya.
Jangan Diselesaikan dengan Logika Kalah-Menang
Hugo menegaskan polemik pelantikan Sekda Ngada seharusnya tidak terus digulirkan di ruang publik.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan apabila konflik tersebut dibiarkan berkepanjangan.
“Masalah ini perlu segera diselesaikan. Jangan digoreng ke mana-mana karena yang dirugikan adalah rakyat yang membutuhkan pelayanan dari para pemimpinnya,” tegasnya.
