Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTT yang telah menandatangani kerja sama dengan seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Soroti Kendaraan Dinas yang Menunggak Pajak
Dalam kesempatan itu, Kristo juga menyoroti masih banyak kendaraan dinas berpelat merah milik pemerintah kabupaten/kota yang justru menunggak pajak.
Menurutnya, temuan tersebut diperoleh Komisi III DPRD NTT saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Kupang, dan beberapa daerah lainnya.
“Kami menemukan justru kendaraan pelat merah yang paling banyak belum membayar pajak. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah harus menjadi teladan sebelum meminta masyarakat taat membayar pajak.
“Sebelum kita meminta rakyat patuh membayar pajak, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menjadi contoh terlebih dahulu,” ujarnya.
Kristo juga mengapresiasi langkah Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena yang telah melakukan inspeksi terhadap kendaraan dinas untuk memastikan seluruh kendaraan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Menurutnya, DPRD akan terus mendorong para kepala daerah agar meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak sekaligus mengajak masyarakat memenuhi kewajiban tersebut.
“Di tengah berbagai tantangan, kami mengapresiasi kerja keras Badan Pendapatan Daerah yang terus berupaya meyakinkan masyarakat agar taat membayar pajak meski masih ada sejumlah kendala di lapangan,” tutup Kristo.
