1. Tambahan anggaran sebesar Rp3 miliar APBD Murni Tahun 2026.
2. Alokasi Rp500 juta dalam APBD Perubahan 2025 untuk mendukung kampanye edukatif dan advokasi di tingkat daerah.
Program yang diusulkan menyasar dua isu strategis: penanganan stunting dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang akan dijalankan secara kolaboratif lintas sektor.
“Kami melihat bobot pekerjaan yang sangat besar. Maka dari itu, dari usulan awal Rp1-2 miliar, kami dorong menjadi Rp3 miliar untuk tahun depan,” ujar Ansor.
Kolaborasi Lintas Sektor
Program ini dirancang untuk melibatkan:
1. Organisasi masyarakat sipil (CSO),
2. Lembaga pendidikan (SMA/SMK),
3. Dinas kesehatan dan puskesmas,
4. Lembaga internasional, serta
5. Tokoh-tokoh masyarakat dan influencer lokal dalam kampanye digital.
Komisi V DPRD NTT berharap langkah ini menjadi model kemitraan kelembagaan yang berdampak langsung, serta berkontribusi signifikan dalam menciptakan NTT yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.
