Menurutnya, hingga kini pemerintah pusat maupun DPR belum membahas secara intensif mekanisme pelaksanaan pemilu setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
Ia menilai pemisahan pemilu legislatif dan pilkada seperti yang diputuskan MK menimbulkan beban berat bagi partai politik, terutama soal kesiapan saksi.
“Semua ketua umum partai sebenarnya tidak setuju karena bebannya luar biasa. Pikiran ketua partai itu satu: biaya saksinya bagaimana?” tegas Halim.
Aloysius Malo Ladi: PKB NTT Siap Berbenah
Ketua DPW PKB NTT, Aloysius Malo Ladi, menyampaikan terima kasih atas kehadiran jajaran DPP dan para undangan dari lintas partai serta pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa Muswil menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PKB NTT sejak periode 2021 hingga 2025, sekaligus momentum memperkuat strategi menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Musyawarah wilayah ini akan mengkaji dan menilai perkembangan PKB NTT, termasuk komitmen untuk lebih baik daripada pemilu sebelumnya,” ujar Aloysius.
Ia juga mengapresiasi kehadiran tokoh-tokoh nasional PKB seperti Anggota DPR RI Usman Husin dan Dipo Nusantara, serta para pimpinan daerah dan pengurus DPC se-NTT.
Komitmen Patuh pada Pemerintah Daerah
Aloysius menambahkan bahwa PKB NTT selalu berkomitmen mengikuti aturan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan, termasuk batas waktu acara.
