“Perlu evaluasi atau pengkhususan kebijakan. Kita tidak bisa menyeragamkan aturan untuk semua daerah, sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat berbeda,” tandas Sheline Lana.
Ia berharap, kajian ulang tersebut dapat melahirkan kebijakan yang lebih adil, tidak membebani orang tua murid, serta mampu menjamin kesejahteraan guru honorer tanpa mengorbankan mutu pendidikan di NTT.
