Sementara itu, pembahasan terkait peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, serta manajemen pendidikan jarang menjadi prioritas.
“Saya selalu bicara soal mutu pendidikan. Tapi setiap turun ke sekolah, yang diusulkan itu-itu saja—gedung dan fasilitas. Hampir tidak pernah bicara serius soal mutu pembelajaran,” ujarnya.
Penggunaan anggaran pendidikan untuk bangun sarana prasarana tidak salah kata Kasimirus, namun tidak boleh abaikan mutu pendidikan dan kualitas lulusan, hal ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan sekolah sehingga stigma mutu pendidikan di NTT urutan 3 dari 38 provinsi semakin meningkat.
Menurut Kasimirus, kondisi tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan di NTT. Padahal, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya terjadi lompatan nyata dalam kualitas proses belajar-mengajar di sekolah.
Ia juga menyoroti penerapan kurikulum, termasuk Kurikulum Merdeka, yang dinilai belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara optimal oleh satuan pendidikan.
“Perubahan kurikulum tidak akan berdampak jika sekolah tidak siap, guru tidak didampingi, dan tidak ada evaluasi berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Kasimirus menegaskan bahwa persoalan pendidikan di NTT bukan terletak pada minimnya anggaran, melainkan pada lemahnya manajemen dan pelaksanaan program yang belum terukur dan konsisten.
