Permohonan itu berkaitan dengan adanya polemik pelantikan Ketua Pengurus KSP Kopdit Swasti Sari oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Linus Lusi.
Komisi II DPRD NTT yang membidangi urusan perekonomian menilai perlu dilakukan forum dengar pendapat untuk memperoleh penjelasan dari seluruh pihak terkait serta memastikan persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan komprehensif.
