“Karena ini sudah menjadi konsumsi publik, tidak ada salahnya APH masuk untuk melihat persoalan ini. Masyarakat NTT sangat dirugikan oleh kejadian seperti ini,” ungkapnya.
Cely menilai bahwa tindakan hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada oknum yang memainkan izin atau melakukan pembiaran terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Soroti Izin Pembangunan Hotel dan Vila di Kawasan Hutan Lindung
Dalam kesempatan yang sama, Cely juga menyinggung munculnya informasi tentang sejumlah proyek pembangunan hotel dan vila yang diduga berdiri di kawasan hutan lindung di Manggarai Barat.
Menurutnya, isu itu sudah lama menjadi pembicaraan hangat, bahkan di lingkungan DPRD, namun hingga kini kebenaran izin-izinnya belum sepenuhnya terverifikasi.
“Ada beberapa izin yang belum bisa divalidasi kebenarannya. Bagaimana ceritanya kawasan hutan lindung bisa keluar izin pembangunan vila? Ini harus dibuka terang-benderang,” tegasnya.
Ajak Semua Pihak Duduk Bersama Tuntaskan Persoalan
Cely mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, instansi teknis, hingga aparat penegak hukum untuk duduk bersama membahas persoalan ini secara menyeluruh.
“Mari kita angkat semua persoalan yang tersamar ini ke permukaan untuk dibahas bersama. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kita sedang membangun NTT, dan hal-hal seperti ini harus dibereskan,” pungkasnya.
