2. Status hukum pimpinan dan penunjukan Plt. Direksi Jamkrida harus dijelaskan secara resmi.
3. Flobamor dan KI Bolok perlu diaudit kinerja dan dilakukan audit investigasi.
4. Business plan BUMD harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
5. Penyertaan modal tidak boleh disalurkan sebelum audit dan evaluasi tuntas.
Fraksi PDI-P juga meminta dilakukan restrukturisasi dan seleksi terbuka direksi serta komisaris untuk BUMD yang tidak sehat.
Fiskal Daerah Harus Dijaga
Fraksi PDIP mengingatkan Pemerintah agar tidak mengganggu prioritas belanja publik. Penambahan modal BUMD harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Jangan sampai BUMD menjadi beban daerah,” Jubir Fraksi PDI-P.
Diterima untuk Dibahas Lanjut
Fraksi PDI Perjuangan menerima enam Ranperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan catatan seluruh rekomendasi harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
