Geby menjelaskan, subsidi dari pemerintah pusat maupun daerah sejatinya bersumber dari uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.
Kapal yang disubsidi, kata dia, seharusnya melayani kepentingan masyarakat, termasuk distribusi hasil bumi dari daerah-daerah yang disinggahi.
“Setiap subsidi itu uang rakyat. Harus ada laporan kegiatan yang jelas, operasional harus berjalan, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat. Kalau tidak dilaporkan dengan baik, subsidi dari pusat juga bisa dihentikan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya manajemen dan kepemimpinan di tubuh perusahaan daerah. Menurut Geby, salah satu penyebab utama kegagalan perusahaan daerah adalah penunjukan pimpinan yang tidak profesional dan sarat kepentingan politik.
“Kalau Flobamor mau dilanjutkan, silakan. Tapi yang memimpin harus orang profesional, bukan tim sukses atau balas jasa politik. Harus diuji kompetensinya, punya perencanaan yang jelas, dan manajemennya terbuka,” tegasnya.
Geby bahkan menyatakan sikap pesimis jika PT. Flobamor kembali dijalankan tanpa perencanaan bisnis yang matang.
“Kalau tidak ada planning yang baik, menurut saya tidak perlu dipaksakan. Kita ini bicara soal uang masyarakat,” katanya.
