Karena itu kita tidak boleh langsung mengatakan telah terjadi pelanggaran. Memo yang ada belum membuktikan adanya aliran dana kepada Partai Golkar.
Tetapi justru karena belum jelas, Bank NTT wajib memberikan penjelasan.
Siapa yang meminta? Siapa yang menyetujui? Apa yang diberikan? Dari anggaran mana? Dan apa dasar kebijakannya?
KUR jangan berubah menjadi akses politik
Ada satu garis merah yang tidak boleh dilewati. Sosialisasi KUR boleh dilakukan di kantor partai. Tetapi keputusan kredit tidak boleh dilakukan berdasarkan afiliasi partai.
Kader Golkar yang memenuhi syarat tentu berhak mendapatkan KUR. Tetapi masyarakat yang bukan kader Golkar dan memenuhi syarat harus mendapatkan kesempatan yang sama.
Bank tidak boleh mengenal: kader dan bukan kader. Bank harus mengenal: memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
Kalau proses kredit tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan dan prosedur perbankan, maka tidak ada persoalan.
Tetapi kalau hubungan politik mulai menentukan siapa yang mendapat akses, prioritas atau perlakuan khusus, maka masalahnya sudah jauh lebih serius.
OJK perlu melihat ini sebagai persoalan tata kelola
OJK tidak harus menunggu sebuah bank mengalami kerugian besar untuk memperhatikan governance.
