Dari target 800 titik SPPG di NTT, baru terealisasi 139 unit. Sementara itu, NTB sudah membangun sekitar 300 dari target 600–700 titik. Perbandingan ini, kata Gubernur, menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk mempercepat pencapaian di NTT.
Ia menegaskan dua hal penting untuk keberhasilan program, yakni regulasi dan ekosistem lokal. Dari sisi regulasi, ia mendorong agar penyelenggara lebih banyak menggunakan bahan pangan lokal.
Sementara dari sisi ekosistem, pemerintah daerah diminta mendukung produksi, distribusi, dan pengolahan pangan lokal secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah siap membantu membangun ekosistem ini. Kita ingin masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Dengan begitu dampak positif program bisa lebih luas dan berkelanjutan,” tambahnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya evaluasi berkala. “Kalau ada yang tidak memenuhi standar harus ditindak, bahkan ditutup. Tetapi bagi yang berhasil kita harus beri apresiasi,” tegasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BGN, Florensio Mario, menyampaikan bahwa sinkronisasi data menjadi kunci utama.
“Targetnya, titik SPPG sudah terdata pada Oktober dan mulai dibangun November, sehingga awal tahun depan program bisa dijalankan penuh,” jelasnya.
