Scroll untuk baca artikel
Ekonomi

400 Karyawan Swasti Sari Bubuhkan Tanda Tangan, Tolak Dualisme Kepemimpinan, Dukung Imelda Anin Kembali Pimpin Manajemen

Avatar photo
×

400 Karyawan Swasti Sari Bubuhkan Tanda Tangan, Tolak Dualisme Kepemimpinan, Dukung Imelda Anin Kembali Pimpin Manajemen

Sebarkan artikel ini
Reporter: Ben |  Editor: Redaksi
Foto : Kasmirus Kopong | Wakil GM Kopdit Swasti Sari, Didampingi Karyawan Saat Memberikan Keterangan Pers di Kantor Pusat, Minggu (18/10/2026)

Ketiga, meminta struktur manajemen dipulihkan seperti sebelum munculnya dualisme kepemimpinan. Keempat, menolak segala bentuk intervensi, tekanan, dan intimidasi terhadap karyawan.

Karyawan menghendaki Imelda Anin kembali menjalankan tugas sebagai General Manager, sedangkan Kasmirus Kopong sebagai Wakil General Manager.

Scroll Untuk Lanjutkan Membaca
Advertising!

Tuntutan tersebut merupakan sikap yang disampaikan pihak karyawan di tengah konflik kepengurusan yang belum tuntas.

Operasional dan Kepercayaan Anggota Terdampak

Dalam dokumen pernyataan sikap, sejumlah karyawan menyebut dualisme kepemimpinan telah menyulitkan pelaksanaan tugas di lapangan.

Baca Juga :  Hari Pertama Menjabat Sekda Ende, Geby Dalla Terima Tim Ombudsman NTT

Karyawan berinisial YFN, misalnya, menyatakan kondisi tersebut merugikan jajaran manajemen yang bertanggung jawab atas operasional, pelayanan keuangan, dan pemenuhan hak-hak anggota.

Menurut pernyataan itu, konflik internal tidak hanya menghambat pekerjaan karyawan, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Karyawan turut menyoroti dugaan keterlibatan pihak ketiga, termasuk perbankan, yang menurut mereka berdampak pada pemblokiran dana dan menghambat operasional simpan pinjam.

Mereka meminta agar pengamanan kantor dilakukan oleh petugas satuan pengamanan yang berstatus sebagai karyawan resmi koperasi, bukan pihak luar.

Baca Juga :  Imelda Anin Tegaskan Manajemen Siap Bekerja, Minta Konflik Tak Ganggu Pelayanan ke Anggota

Pelayanan Anggota Jadi Prioritas

Kasmirus menegaskan, tuntutan karyawan terutama bertujuan memastikan anggota tetap memperoleh pelayanan di tengah konflik kepemimpinan.