Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara organisasi perempuan dan mitra pembangunan yang telah dilaksanakan pada Desember 2025.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai organisasi masyarakat.
Secara khusus, pertemuan ini menargetkan beberapa hal, di antaranya:
– Memperkuat kerja sama lintas sektor dalam program pemberdayaan masyarakat
– Menyusun rekomendasi kebijakan bersama
– Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi kolaboratif
– Mengoptimalkan peran organisasi perempuan dalam penurunan kemiskinan dan perlindungan perempuan serta anak
Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta yang berasal dari perangkat daerah, organisasi perempuan, lembaga keagamaan, serta mitra pembangunan lainnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi NTT, Asti Laka Lena, menekankan bahwa persoalan kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan serta anak memiliki keterkaitan erat dengan kondisi keluarga.
“Permasalahan ini tidak bisa ditangani secara parsial. Harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan melibatkan semua pihak,” tegasnya.
