JAKARTA | BuletinNTT.com – Upaya menyelamatkan nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus diperjuangkan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT, Kristoforus Kristo Loko, menegaskan bahwa keberadaan PPPK di NTT bukan beban fiskal, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga layanan publik tetap berjalan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan Banggar DPRD NTT bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (1/4/2026), di Jakarta.
“PPPK ini bukan sekadar angka dalam APBD, Mereka tenaga bersentuhan langsung dengan layanan publik, seperti layanan pendidikan dan kesehatan,” tegas Kristo.
Layanan Dasar NTT Masih Tertinggal
Dalam pertemuan itu, Ketua Fraksi PAN – PKS DPRD NTT ini, secara terbuka memaparkan kondisi riil NTT yang masih menghadapi tantangan besar di sektor pelayanan dasar.
Ia menyebut, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di NTT saat ini masih berada di peringkat ketiga dari bawah dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa NTT masih membutuhkan penguatan tenaga pendidik dan kesehatan bukan justru pengurangan.
“Kalau kondisi kita masih di bawah, maka logikanya tenaga harus ditambah, bukan dikurangi,” ujarnya.
