PPPK Perbaikan Layanan Dasar
Kristo menjelaskan, kehadiran PPPK—khususnya guru dan tenaga kesehatan—selama ini menjadi salah satu solusi untuk menutup kekurangan tenaga di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil dan kepulauan.
Tanpa kehadiran mereka, pemerintah daerah akan kesulitan menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
“Di banyak tempat, PPPK ini adalah satu-satunya tenaga yang tersedia. Kalau mereka tidak ada, layanan bisa berhenti,” katanya.
Ancaman Serius Jika PPPK Dikurangi
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) NTT ini juga mengingatkan bahwa wacana merumahkan PPPK bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi berpotensi menimbulkan dampak serius.
Dampak yang paling terasa, menurutnya, akan terjadi pada layanan dasar masyarakat.
Sekolah berpotensi kekurangan guru, Layanan kesehatan menjadi terbatas, Akses masyarakat terhadap layanan publik menurun
“Kalau PPPK guru dan tenaga kesehatan dikurangi, layanan dasar pasti terganggu. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.
Berimbas pada Indeks Pembangunan Manusia
Lebih jauh, Kristo menegaskan bahwa dampak dari kebijakan tersebut akan langsung memengaruhi kualitas pembangunan manusia di NTT.
Ia menyebut, pendidikan dan kesehatan merupakan indikator utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kalau layanan pendidikan dan kesehatan melemah, maka IPM kita juga pasti turun. Ini menyangkut masa depan NTT,” ujarnya.
