“Saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait agar ada kebijakan atau regulasi baru. Minimal ada tambahan penghasilan untuk mereka yang bekerja di lapangan,” jelasnya.
Selain soal upah, Lili juga menyoroti pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita di beberapa Posyandu yang kualitasnya dinilai tidak layak konsumsi.
“Ada laporan bahwa makanan tambahan untuk anak-anak kadang sudah basi, yang disiapkan pihak lain. Padahal kader sudah bekerja keras di lapangan. Ini perlu evaluasi dari pemerintah,” tegasnya.
Lili meminta agar Dinas Kesehatan Provinsi NTT berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kesejahteraan kader Posyandu dan kualitas pelayanan di lapangan semakin baik.
“Kader Posyandu adalah ujung tombak penanganan stunting. Kalau mereka tidak diperhatikan, maka program besar ini bisa terhambat,” tandasnya.
