Jangan sampai anak-anak NTT kehilangan masa depan hanya karena tunggakan ratusan ribu rupiah,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI, Usman Husin, yang tengah melakukan reses di Kabupaten Kupang.
Dalam kunjungan ke lokasi pengungsian, ia menerima banyak keluhan dari warga terkait ijazah anak-anak mereka yang tertahan sejak lama, bahkan ada yang sejak tahun 2023.
“Bayangkan ada yang hanya tunggak Rp400 ribu sampai Rp 500 ribu, tapi tidak bisa ambil ijazah.
Pemerintah provinsi harus hadir, ini jauh lebih penting ketimbang sekadar program makan gratis,” ujar Husni seperti disampaikan kepada Merci Piwung
Harap Perhatian Serius Pemerintah
Merci Piwung berharap perhatian serius dari Gubernur NTT untuk segera mengatasi persoalan ini secara sistemik dan menyeluruh.
“Kita tidak bisa salahkan sekolah sepenuhnya, tapi pemerintah harus hadir memberi solusi. Kalau perlu, bentuk tim khusus untuk data dan intervensi anggaran,” tutupnya.
