“Kita tidak ingin langsung mengedepankan demonstrasi karena dampaknya luas, baik terhadap keamanan maupun perekonomian daerah”.
“Kita mendukung program pembangunan NTT, tetapi tetap dengan catatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas,” jelasnya.
Ia juga membuka peluang langkah hukum jika kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan dan berdampak serius terhadap kualitas pendidikan.
“Kalau memang sangat urgensi dan merugikan peserta didik serta guru-guru, tentu kita akan mempertimbangkan langkah uji materiil ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Samuel Haning menegaskan, perjuangan PGRI NTT semata-mata untuk menjaga kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak Nusa Tenggara Timur, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama,” Tutupnya.
