“Daripada PT. Flobomor ini yang bukan profesional mengurus kapal, lebih baik kita serahkan ke ASDP,” ujarnya.
Dua kapal yang seharusnya menjadi sarana konektivitas masyarakat antarpulau justru tidak dapat berfungsi akibat kelalaian manajemen. Kondisi ini dinilai terlalu berisiko jika terus dibiarkan.
DPRD Desak Kajian KSO Dipercepat
Menurut De Rosari, langkah Pemprov NTT menyerahkan rancangan kerja sama kepada ASDP merupakan keputusan awal yang tepat.
Namun DPRD menekankan bahwa proses kajian tidak boleh berlarut-larut mengingat kerusakan kapal semakin parah dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi semakin mendesak.
“Ini harus dipercepat. ASDP punya kapasitas, punya pengalaman, dan punya standar operasional yang jauh lebih siap,” tegasnya.
Dorong Perbaikan BUMD dan Pengawasan Ketat
Selain mendorong percepatan KSO, DPRD NTT juga menekankan perlunya audit dan pembenahan total terhadap pengelolaan BUMD, terutama yang mengelola aset strategis seperti kapal.
“BUMD harus efektif dan mampu memberi profit bagi daerah. Kalau tidak, harus ada evaluasi menyeluruh,” kata De Rosari.
