Ia juga menegaskan, DPRD NTT akan mengawal penganggaran di APBD 2027, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran agar penanganan Trans Utara Flores dapat dilakukan secara menyeluruh.
Penjelasan PUPR Provinsi NTT
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, melalui Freed Roga, Plt. Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga, menjelaskan bahwa langkah paling memungkinkan untuk saat ini adalah penanganan darurat melalui Dana BTT.
“salah satu mekanisme dalam pencairan BTT,harus ada pernyataan bencana dari kepala daerah setempat, dalam hal ini bupati Ende sebagai kepala wilayah, sehingga kami masih menunggu pernytaan Bupati sampai kepada Gubernur,” jelas Freed.
Rencana Jangka Panjang dan Usulan ke Pemerintah Pusat
Untuk jangka panjang, Pemerintah Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, terutama terkait normalisasi sungai dan pengamanan tepi sungai di sekitar ruas jalan terdampak.
Selain itu, Pemprov NTT saat ini juga mengusulkan Jalur Lintas Utara Pulau Flores agar menjadi kewenangan pemerintah pusat.
